Polemik RUU Keistimewaan Yogyakarta

Posted: 13/12/2010 in All Post, Info

Polemik Mengenai RUU keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta mulai menggeliat kembali ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali mencanakan pembahasan mengenai RUU keistimewaan Yogyakarta.
Menurut Velix, selaku staff presiden bidang pembangunan daerah dan otonomi daerah, prinsip yang dipegang Presiden Yudhoyono adalah mewujudkan format dan konstruksi kelembagaan daerah yang arif guna menggabungkan warisan tradisi Keraton dengan sistem demokrasi yang telah berkembang selama satu dekade di era reformasi ini. “Karena itu, tidak ada maksud untuk membenturkan konteks sejarah dan tradisi dengan sistem demokrasi dan hukum,” tambah Velix. (Kompas, senin 29 November 2010).
Dalam hal ini Presiden Yudhoyono berpijak padaUUD 1945 pasal 18 ayat (4) menyatakan: gubernur, bupati dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Sebaliknya, pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keistimewaan untuk Yogyakarta. Dalam pasal itu dinyatakan, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah bersifat khusus atau istimewa, diatur dengan undang-undang.

Kini, ada dua pendapat yang sama-sama berdasar pada konstitusi, yang datang dari Presiden dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena itu, masalah tersebut harus dibicarakan sebagai politik hukum oleh pemerintah dan DPR serta para pemangku kepentingan.

Bagaimanapun, perdebatan keistimewaan Yogyakarta yang dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, harus dilihat secara jernih. Hal itu bagus diungkap ke publik, sekaligus sebagai pembelajaran dalam hal pilihan politik hukum.

Soalnya, jelas ada dua pasal yang masing-masing otonom, kini menjadi perdebatan kuat. Karena itu, perdebatan sekarang ini justru bagus, dan harus bermuara di DPR, untuk diselesaikan secara politik hukum. Hal tersebut menjadi pilihan politik hukum.

Jadi, kedua pihak, baik Presiden maupun Sultan, mempunyai pandangan konstitusional yang harus dihormati. Silakan diperdebatkan di parlemen secara terbuka, untuk mencari penyelesaian terbaik.

Justeru kalau masalah keistimewaan Yogyakarta ini diselesaikan dengan referendum, sebagaimana diusulkan Sultan HB X, jelas tidak berdasar. Jangan terlalu jauh untuk memasuki referendum. Karena, jelas hal itu tidak ada dasar konstitusionalnya.

Sekadar mengingatkan, dalam hal lain, Mahkamah Konstitusi pernah memutus satu perkara. Dalam bagian putusan itu MK menyatakan, daerah istimewa dan daerah khusus berbeda. Kalau daerah istimewa itu berdasar faktor sejarah, artinya pemberian penghargaan karena faktor sejarah.

Daerah khusus itu, karena spesifikasi kawasan. Ada 5 wilayah di Indonesia yang sudah disetujui dalam prolegnas yang disebut daerah khusus dan istimewa. Aceh khusus. Karena kekhususannya di ‘Serambi Mekah’ itu berlaku syariat dalam batas tertentu.

Jakarta kekhususannya karena dalam hal kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara. Lalu, Bali, karena daerah pariwisata. Dua lainnya adalah Papua sebagai wilayah khusus dan Yogyakarta.

Yogyakarta adalah sebuah magnet di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak hanya sebagai ikon pariwisata dan pusat kebudayaan Jawa, namun Yogyakarta juga menjadi kota yang membesarkan para pelajar dari segenap penjuru bumi pertiwi. Mereka datang karena tertarik oleh kutub keistimewaan provinsi yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya ini. Yogyakarta adalah sebuah penjelmaan dari nilai-nilai idealis masyarakat Indonesia nan hidup bergotong-royong secara komunal serta tetap memegang tradisi luhur meski berdampingan dengan globalisasi modern.

Keistimewaan Yogyakarta itu sendiri sebenarnya tidak hanya terletak pada kelebihan-kelebihan serta potensi yang dimiliki olehnya secara sosio-filosofis semata. Presiden Soekarno selaku penjalan kekuasaan di negara ini telah memberikan Yogyakarta status ‘istimewa’. Semenjak TK hingga sekarang, yang kita lihat di atas peta Indonesia adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Embel-embel istimewa ini menjadi semakin menarik jika kita mengetahui asal-muasal, dampak, serta kaitannya dengan masa yang akan datang.

Amanat 5 September merupakan bukti tertulis dalam sejarah bagaimana Yogyakarta dapat mencapai status keistimewaannya. Amanat tersebut merupakan sebuah janji yang dibuat atas dasar pengorbanan rakyat Yogya dalam memperjuangkan kemerdekaan RI serta sebagai tanda penghormatan kepada Kesultanan yang telah memberikan banyak kontribusi untuk mewujudkan kemerdekaan bagi nusantara.

Status istimewa yang dimiliki Yogyakarta antara lain melingkupi hak khusus Sultan sebagai gubernur DIY serta Paku Alam sebagai wakil gubernurnya. Keistimewaan ini berbeda dengan keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah kepada provinsi lain seperti Daerah Istimewa Aceh (Nanggroe Aceh Darussalam) maupun Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta). Jika di Aceh dan Jakarta status istimewa lebih kepada kekhususan dalam hal peraturan maupun perwilayahan, maka di Yogyakarta tampuk pemerintahan berada langsung di bawah pengaruh keluarga Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hardiningrat. Tradisi pewarisan kekuasaan di Yogyakarta mengundang beragam kontroversi akan pelaksanaan sistem demokrasi di negara republik seperti Indonesia, sehingga Amanat 5 September yang tadinya mengintegrasikan daerah Kesultanan Yogyakarta berubah menjadi sebuah polemik.

Pemerintah saat ini tidak benar-benar memperhatikan mengenai gejala yang timbul dalam masyarakat internal Yogyakarta itu sendiri. Suara-suara yang menuntut disahkannya keistimewaan Yogyakarta semakin lama semakin menguat. Tulisan-tulisan dari kaum intelektualis asli Yogyakarta yang menginginkan realisasi janji pemerintah beriringan dengan aksi damai menuntut kepastian kedudukan Sultan di tengah masyarakatnya sendiri.

Menurut Velix, prinsip yang dipegang Presiden Yudhoyono adalah mewujudkan format dan konstruksi kelembagaan daerah yang arif guna menggabungkan warisan tradisi Keraton dengan sistem demokrasi yang telah berkembang selama satu dekade di era reformasi ini. “Karena itu, tidak ada maksud untuk membenturkan konteks sejarah dan tradisi dengan sistem demokrasi dan hukum,” tambah Velix.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s